Selasa, 05 Juni 2018

 BANGUN TANGGUL PENAHAN JALAN DARI ALOKASI DANA UPK

Pembangunan tanggul penahan jalan yang ada di RT 02 RW 04 Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk memakan waktu selama satu minggu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kedung 4, dimana kegiatan ini diambil dari dana alokasi UPK sebesar Rp. 31.700.000,- dapat membangun sepanjang 75 m dengan swadaya sebesar Rp 1.263.000. 
Mengetahui kontur jalan desa labil, LKM Subur Makmur bersama dengan pemerintah desa memerintahkan KSM tersebut untuk melaksanakan kegiatan lingkungan. Tanggul penahan tanah (talud) adalah bangunan yang berguna untuk memperbesar tingkat kestabilan tanah. Sehingga tanggul penahan jalan ini adalah langkah untuk menyediakan sarana insfrasturktur yang layak bagi masyarakat. Dengan kegiatan ini jalan tidak mudah amblas dan bertahan lama.

Pembangunan kegiatan ini mendapat respon yang positif dari masyarakat, sehingga muncul swadaya masyarakat. Karena jalan ini menuju permukiman warga. Menurut Sumiyem sebagai Koordinator LKM, kondisi tanah di RT 02 RW 04 ini memang labil. Sehingga jalan rawan amblas dan sering dilalui oleh kendaraan berat.
“ Pembangunan ini sangat tepat, karena aktivitas masyarakat tidak terganggu dengan jalan yang amblas atau bergelombang “. Ujarnya. tentu kita harus mengapresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi mengenai pinjaman bergulir. karena kegiatan pembangunan talud ini sebagai wujud dari pinjaman ekonomi bergulir di Desa Kedungdowo yang lancar. sehingga laba UPK LKM ini bisa diwujudkan dalam kegiatan infrastruktur.
Contoh baik ini perlu menjadi rujukan bersama, bahwa anggapan masyarakat bahwa pinjaman ekonomi bergulir sebagai dana hibah yang tak perlu dikembalikan adalah pandangan yang keliru. semoga LKM UPK di desa yang lain tentang ekonomi bergulir berjalan lancar sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin[]


Selasa, 22 Mei 2018

Persiapan Pencairan BDI 2018,  Satker-PPK Kotaku Mengundang Lurah Dan Camat
NGANJUK, Rapat yang difasilitasi pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Nganjuk terkait sosialisasi Bantuan Dana Investasi (BDI) Tahun Anggaran 2018  dilaksanakan pada hari Selasa (22/5/18 bertempat di Aula Perkim. Pesesta yang terlibat meliputi,  Camat, Kepala Kelurahan, Koordinator/ PK LKM & Fasilitator Kelurahan.  Acara sosialisasi yang dimulai pukul 09.00 wib dibuka oleh Bapak Pardi  selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pembangunan  Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. 
Dalam hal ini beliau menyampaikan terkait sosialisasi Bantuan Dana Investasi (BDI) Tahun Anggaran 2018. Dalam kesempatan itu disampaikan pula DIPA T.A. 2018 untuk kegiatan Bantuan Dana Investasi mencapai 1 M, dengan peruntukan untuk enam Kelurahan di Kabupaten Nganjuk. Lokasi dan alokasi BDI 2018 antara lain :
1.      Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono : 150 juta
2.      Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk : 150 juta
3.      Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan Nganjuk : 250 juta
4.      Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk : 150 juta
5.      Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk : 150 juta
6.      Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor : 150 juta
Tentu dana 1 M yang tersebar di lokasi SK kumuh sangat tidak cukup untuk mengurangi luasan kumuh 48.38 ha, oleh karena itu, dana kolaborasi menjadi solusi agar 0 ha kumuh bisa terwujud. Kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBD harus menyasar di lokasi kumuh
Disampaikan pula setelah adanya pencairan dana di rekening LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) diminta untuk merencanakan kegiatan sosialisasi BDI T.A. 2018 di tiap-tiap Kelurahan yang mendapatkan dana BDI dengan melibatkan Pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dan Pihak Fasilitator Program KOTAKU.
Acara selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan dari Bapak. Hernowo selaku Kepala Satker PKP Kabupaten Nganjuk. Dalam pengarahan beliau diminta segera dilaksanakan kegiatan terkait BDI T.A. 2018 karena DIPA sudah tersedia. Diharapkan ada progres dalam minggu ini, setidaknya proposal dan DED kegiatan infrastruktur terkait BDI T.A. 2018 dapat masuk di tingkatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk untuk diverifikasi.

Berkali-kali beliau mengingatkan bahwasanya komunikasi harus tetap dilakukan disetiap kegiatan agar kegiatan tidak ada kendala. Dilanjutkan pemaparan oleh Bapak. Abdus Salam selaku Askot  Mandiri Program KOTAKU. Dalam paparannya, disampaikan rencana kegiatan infrastruktur yang dilakukan terkait BDI T.A. 2018 disetiap kelurahan yang mendapatkan BDI T.A. 2018. Kegiatan tersebut sebagai mandate dari SK bupati dan terkait SK kumuh agar tahun 2019 program 100-0-100 bisa tercapai Hal terakhir yang disampaikan Bpk. Pardi sebelum penutupan acara sosialisasi Bantuan Dana Investasi (BDI) Tahun Anggaran 2018 adalah rencana penganggaran untuk tiap kelurahan terkait pendanaan MUSREN tiap tahun, bukan hanya desa saja yang mendapatkan dana yang mencapai 1 M tiap desa. Hal ini dilakukan untuk menunjang pembangunan baik di desa maupun kelurahan.


Minggu, 06 Mei 2018

MENEGUHKAN PEMDA SEBAGAI NAHKODA


Kita memahami bahkan menyadari,sentralisasi pembangunan menyisakan banyak masalah. Kesenjangan berbagai sektor antara pusat dan daerah menjadi fakta sejarah yang tidak bisa dielakkan. Potret buram pembangunan itulah melahirkan ikhtiar kolektif anak bangsa untuk mengakhirinya, sehingga tahun 1998 menjadi akhir dari paradigma pembangunan sentralistik dan bermuara terhadap diterapkannya otonomi daerah.
Sudah jamak dipahami, Orde Reformasi dinilai langkah efektif dan progresif dalam melahirkan UU No. 22 tahun 1999 sebagai entri poin dalam memasuki babak baru dalam system politik dan pemerintahan. Dinamika politik pembangunan yang berwajah sentralistik menjadi desentralistik menjadi tantangan tersendiri bahkan ujian dalam tata kelola pemerintahan. Aura optimisme publik menuju Indonesia semakin baik dari berbagai lini tidak bisa dibantah, sementara di sisi yang lain pesimispun mengemuka dan menguak kepermukaan publik. Hal ini terjadi lantaran aktor pembangunan dan elit politik rezim reformasi adalah produk lama yang masih menerapkan cara pandang lama dalam tata kelola pembangunan. Transformasi pembangunan hanya menjadi terma dan sebatas normativ yang kurang berimplikasi dalam perilaku elit politk.
Tentu sebagai bangsa yang tidak lelah belajar, maka upaya dalam melakukan pembenahan diberbagai sektor tidak mengenal kata berhenti.Dan pada gilirannya, UU No. 32 tahun 2004 lahir sebagai bukti untuk meberikan ruang dan kewenangan terhadap pemerintahan daerah dalam mengelola dan mengatur daerahnya agar mimpi kesejahteraan rakyat segera terwujud.Pun, tidak bisa ditampik bahwa munculnya UU No.23 tahun 2014 sebagai ijtihad politik pemerintah untuk mempercepat kemakmuran rakyat. Rakyat bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kehidupan dan penghidupan yang layak diberbagai akses sebagai kebutuhan dasar rakyat bisa dipenuhi oleh pemerintah.
Menjadi keniscayaan bahwa pemerintah daerah menjadi lokomotif perubahan, kewenangan yang begitu besar dan mandate politik desentralistik menjadi panggung bagi pemerintahan daerah untuk menggarap daerahnya semakin baik. Tentu,tak hanya dimonopoli oleh pemerintah untukmemajukan daerah. Peran swasta dan masyarakat sipil menjadi mitra yang tidak bisa dinafikan, keberadaanya mutlak diperlukan. Pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan pihak swasta,maka akselerasi pembangunan akan mengalami banyak kendala. Ketiga elemen itu menjadi satu kesatuan dalam memajukan pembangunan di daerah
Cita-cita Presiden yang tertuang dalam Nawacita poin 5 dan secara regulative termaktub dalam RPJMN mengenai 100-0-100 menjadi proyeksi utama agar tuntas pada tahun 2019.Secara operasional bahkan regulasi pemerintah daerah menjadikan program KOTAKU menjadi matra gerakan dan program kolaboratif agar seluruh program pembangunan yang senafas dengan 100-0-100 bersenyawa dengan KOTAKU. Tentu hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah.
Menjadi tantangan bagi pemerintah daerah agar program KOTAKU menjadi tenda kolaborasi dalam melakukan inovasi dan kreasi agar UU No.1 tahun 2011, permen PU PUR No. 2 tahun 2016, SE.DirjenNo.40 tidak hanya menjadi pepesan kosong.Peran pemerintah daerah untuk menterjemahkan berbagai regulasi di atasnya mampu secara teksnis dan operasional dilakukan di daerah. Sehingga KOTAKU sebagai program kolaboratif dalam menuntaskan kumuh benar terwjudadanya.
Olehkarenaitu, pemerintah daerah dalam memainkan peran dan kewenangannya dalam program KOTAKU akan tampak secara jelas dan tegas manakala pemerintah daerah tidak hanya menyiapkan anggaran dalam mensuport KOTAKU, tetapi regulasi seperti peraturan daerah, peraturan Bupati atau Wali Kota menjadi bukti otentik bahwa pemerintah daerah secara serius dan meneguhkan diri agar program KOTAKU sebagai program kolaborasi bisa bersinergi dengan berbagai multi staksholders dalam rangka menuntaskan 100-0-100 bisa tuntas pada tahun 2019. Semoga pemerintah daerah sebagai nahkoda tidak hanya menjadi diskursus semu yang jauh panggang dari api.[]

















BELAJAR TANPA BATAS BERSAMA KSM P2BM SUGIHWARAS

Setiap orang adalah guru, setiap tempat itu sekolah dan setiap buku adalah sumber ilmu. Adagium penuh makna dan penuh  pesan inspiratif  itu lahir bersama kaum hawa yang penuh  spirit di Desa Sugihwaras.  
Ada binar yang berpendar menyelimuti kaum ibu-ibu ini, rasa optimisme mengental mengayuh langkah bersama untuk meraih cita dan sejahtera. Hari rabu jam 11.30 tanggal 12/4/18 saya sebagai Askot Mandiri  dan Askot MK Ellyn C Putranti bersama Tim 1.11  yang dinahkodai oleh Danar Dono dan seluruh Fasilitator Ekonomi  berkunjung ke  salah satu rumah ketua KSM Berkah ibu Sri Hartini. Di rumah ibu Sri Hartini itu ada pertemuan KSM P2BM. KSM yang terbentuk pada bulan Oktober  tahun 2017 dengan modal awal 90.000 dengan anggota 9 orang. Uang 90.000 ribu tersebut menjadi modal untuk memproduksi keripik tempe KSM berkah, dan  pada saat ini sudah bertambah anggotanya menjadi 11 orang, dan terkumpul uang sebesar 2.226.000 dari penjualan tempe buatan ibu-ibu yang tergabung dalam KSM
Berkah.
Tak terasa sudah lima bulan berjalan KSM Berkah ini, dengan prinsip dan kesepakatan bersama bahwa yang mau menjadi anggota KSM berkah adalah orang yang mau bekerja. Tak hanya berpangku tangan, tak hanya memelas untuk mendapat pinjaman uang dari UPK sebagaimana kisah kelam pinjaman ekonomi bergulir. Tetapi menjadi anggota KSM berkah adalah orang yang mau bekerja memproduksi keripik tempe,orang yang memiliki etos dan kemauan keras untuk maju dan sejahtera bersama, itulah yang disampaikan oleh ibu Darmaji sebagai sekretaris KSM dengan penuh semangat.
Pada kesempatan itu, Ellyn sebagai askot MK banyak mendengar cerita, keluh kesah ibu-ibu selama berkelompok dalam wadah KSM P2BM. Mulai dari terbatasnya alat pengiris tempe, modal yang terbatas, dan tenaga untuk memproduksi keripik tempe yang belum rutin dilakukan mengingat pembuatan keripik tersebut masih ditangani kaum ibu-ibu internal KSM, sehingga jika ibu-ibu KSM sibuk, maka berhentilah tidak memproduksi keripik tempe tersebut.
Tentu ke depan KSM Berkah ini harus dikelola, didesain kelompoknya semakin tertata. Terutama mengenai persoalan produksi tempe yang tidak rutin. Hal ini mengakibatkan konsumen kurang dilayani dengan baik. Jika setiap ada yang mau membeli, tempenya tidak ada, maka akibatnya konsumen mengalami ketidakpercayaan kepada KSM berkah, dan gilirannya nanti akan pindah ke tempat lain untuk membeli tempe.
Sebagai emberio KSM P2BM, fasilitasi dan motivasi oleh kita sebagai pendamping sangat perlu dan harus intens dilakukan. Menata kelembagaan KSM, pemasaran produk, bahkan melahirkan beberapa KSM P2BM menjadi target utama agar pengurangan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah bisa terwujud.
Bahkan yang perlu segera ditindaklanjuti adalah pengurusan mengenai Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Karena KSM Berkah sudah mengikuti pelathan PIRT oleh Dinas Kesehatan Nganjuk pada tanggal 11 bulan April 2018.  Hal ini sangat penting guna meningkatkan produktifitas dan profesionaliats KSM P2BM Berkah dalam memproduksi keripik tempe. Dan masyarakat semakin percaya mengenai kualitas dan higienitas keripik tempe KSM P2BM Desa  Sugihwaras[]




Jumat, 04 Mei 2018

Menepis Kompetisi Merajut  Kolaborasi

Paradigma lama yang mempososikan kompetisi sebagai media untuk meraih keberhasilan tampaknya sudah tidak kompatibel dan kontekstual dewasa ini. Seringkali kompetisi disatu titik memberikan ruang untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan kapasitas diri dan motivasi agar bisa bersaing dengan yang lain. Sementara di sisi lain, kompetisi tak seindah seperti yang dibayangkan, saling sikut dan menggunakan segala cara menjadi fakta yang tak bisa dihindari.
Tentu gagasan David McClelland sebagaimana tertuang dalam bukunya Mansour Fakih Runtuhnya Teori Pembangunan (2002) bahwa yang menentukan nasib manusia itu tak lebih dari kemampuan dirinya untuk berprestasi atau dalam bahasa yang lain David McClelland melakukan kategorisasi mengenai kebutuhan manusia. Pertama bahwa manusia itu membutuhkan prestasi (need for achievement) Kedua kebutuhan untuk berafilisiasi atau bersosialisasi (need for affiliation) dan Ketiga kebutuhan untuk berkuasa (need for Power).
Implikasi dari gagasan McClelland ini bahwa ketertindasan, kemiskinan, kebodohan seolah menegasikan peran Negara sebagai sumber utama yang membuat masyarakat menjadi  miskin atau meminjam bahasa program KOTAKU adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Akan tetapi kemiskinan itu akibat dari manusia itu sendiri yang tidak mau berkompetisi, bekerja keras untuk berpretasi. Tetapi bagi mazhab yang menentang konsep developmentalism  bahwa kemiskinan atau MBR itu hanya puncak gunung es dari regulasi Negara yang tidak pernah hadir dan memihak kepada warga miskin. Dan pada gilirannya kemiskinan menjadi fakta sosial yang sulit dibantah
Sebagai jalan tengah dari pergulatan dua kutub mazhab developmentalism yang dipelopori oleh Adam Smith, Herbert  Spencer David Ricardo di mana pasar menjadi ruang terbuka untuk berkompetisi meraih kesejahteraan masyarakat, dan meminimalisir peran Negara, maka sebagai gantinya  kapitalisme menjadi media paling efektif untuk mempercepat kesejahtearaan masyarakat. Sementara di sisi lain mazhab sosiologi kritis  atau yang lebih populer dengan sebutan Frankfurt School yang dipelopori oleh Antonio Gramsci, Herbert Marcuse, Jurgen Habermas dkk, menilai bahwa pasar atau kapitalisme menjadi ruang  eksploitatif kepada warga Negara yang tak berdaya, yang kaya semakin kaya, yang kaya menghisab yang lemah dan yang lemah semakin lemah
Untuk keluar dari ketegangan dua mazhab itu maka kolaborasi menjadi niscaya dan menjadi solusi yang harus dilakukan. Meskipun kolaborasi dalam program KOTAKU belum mencerminkan kolaborasi yang sesungguhnya. Sebagaimana yang disampaikan Jonathan (2004) bahwa kolaborasi sebagai proses interaksi di antara beberapa orang yang berkesinambungan. Bagaimana mau berinteraksi, duduk bersama mengagas perencanaan pembangunan saja tidak pernah terjadi. Dan gilirannya kita melakukan pengumpulan data kegiatan yang beririsan dengan program KOTAKU. Itupun tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Di lapangan, seringkali lurah dan kades merasa diinvestigasi, diintrogasi kegiatan yang sudah dilakukan. Bahkan sebagian kepala desa dan Lurah merasa tidak nyaman manakala ditanyakan kegiatan atau pembangunan apa saja yang sudah dilakukan. Mungkin itulah kolaborasi minimalis dalam program KOTAKU. Minimalis saja sulit, apalagi kolaborasi yang maksimal, yang sejak awal perencanaan program dilibatkan. Tapi itulah tantangan yang harus kita lakukan.
Mengedepankan sinergi dan kolaborasi sebagai mazdhab baru dalam pembangunan tampaknya tidak bisa ditwar lagi. Hal ini penting dilakukan karena selama ini pembangunan dilakukan secara sektoral dan parsial. Implikasinya adalah pembangunan tak berjalan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, mendahulukan kolaborasi ketimbang kompetisi dari ragam program yang ada harus dioptimalkan dan dimaksimalkan. Jika tidak, pembangunan untuk mengurangi luasan kumuh menjadi 0% atau penurunan MBR di tahun 2019 hanya menjadi halusinasi dan mimpi buruk[]




Rabu, 25 April 2018

PESONA DESA DRENGES

KERTOSONO, Jika kita berbicara wanita, maka spontan adrenalin kita berkelana  tentang keindahan.  Wanita dan keindahan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling bertaut dan saling mengisi.  Wanita dan aksesoris,  menjadi fakta dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah terkait dengan Tas, sepatu, cincin, dompet dan setumpuk aksesoris  lainnya yang mendukung akan keindahan. seorang wanita bisa saja memilki tiga sampai lima dompet dan Tas, terkadang disetiap acara dalam satu hari pun bisa berganti-ganti tas . bisa dikatakan kebutuhan tas dan dompet menjadi kebutuhan pokok bagi seorang wanita dalam kehidupan sosial.
Dari kebutuhan tersebut  itulah, pada tahun awal berdirinya program pemberdayaan masyarakat PNPM –Mandiri Perkotaan (sekarang KOTAKU) mengadakan pelatihan menjahit Tas/dompet yang di mana pesertanya ibu-ibu yang kini sudah menjadi pejahit-penjahit handal yang memiliki keterampilan untuk membuat dan memperbaiki tas atau dompet yang rusak.
Pada tanggal 11 April 2018 para peserta pelatihan berkumpul lagi untuk membentuk KSM yang di namakan MAHKOTA  yang menjadi tujuan dari kelompok ini menjadikan anggota kelompok agar ber-Mahkota bagaikan sang ratu, yang menjadi penguasa pembutan tas dan dompet, khususnya di kecamatan kertosono bahkan di luar kertosono.

Adapun kesepakatan terbentuknya kelompok MAHKOTA adalah diadakakanya pertemuan rutin satubulan sekali yang menjadi bagian dari panca sutra karena pertemuan rutin adalah hal yang paling penting dalam sebuah kelompok , dalam pertemuan tersebut banyak permasalahan yang dibahas dan dicarikan solusinya
selain itu untuk mejalankan keberlanjutan kelompok ini akan diadakan pelatihan lanjutan agar hasil dari kelompok yang akan dipasarkan lebih baik lagi.
Kesungguhan KSM MAHKOTA dalam pertemuan awal sudah sangat terlihat semangat untuk berkelompok.  MAHKOTA  menjadi simbol dari keagugan, kemahasempurnaan dari berbagai sudut pandang. Semoga KSM MAHKOTA menjadi pemantik dalam menumbuhkan spirit dalam meraih kebahagiaan hidup dan kehidupan masyarakat Desa Drenges



Jumat, 20 April 2018

Merawat  Rasa Memantik Cita
Sudah hampir empat bulan melewati  tahun 2017.Tentu tak harus menggunakan kajiannya Paolo Friere mengenai kesadaran kritis.Cukup menjadi renungan bagi kita, berapa jumlah masyarakat atau Kelompk Swadaya Masyarakat (KSM)  yang kita dampingi. Berapa KSM yang bisa bangkit dan mampu berkreasi. Atau jangan-jangan pendampingan kita selama ini hanya sebatas tuntutan masterschedule,ritual quick status dan sitem informasi manajemen (SIM)  online, atau hanya menghabiskan dana pelatihan (PKM) yang tidak sedikit jumlahnya.Tetapi tergopoh-gopoh manakala kita  review out come dari pelatihan itu.

 selanjutnya kik        https://www.kompasiana.com/bangsalamonly.com/5ad98617f133443fc074a192/ merawat-rasa-memantik-cita

Selasa, 17 April 2018

OSP 6 MELAKUKAN UJI PETIK DI KABUPATEN NGANJUK
Kegiatan uji petik dan Coaching Clinik oleh OSP 6 Jawa Timur terhadap 3 (tiga) kelurahan di Kabupaten Nganjuk dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018. Dalam hal ini, uji petik dilakukan oleh TA SIM yaitu Bapak Aris Suprihanto. Ketiga kelurahan tersebut antara lain Kelurahan Banaran, Kelurahan Ganungkidul dan Kelurahan Kartoharjo. Uji petik dilakukan dalam rangka persiapan DED skala Lingkungan NSUP T.A. 2018 dan dalam rangka pengendalian kesiapan pencairan & pemanfaatan BDI Tahun anggaran  2018. Uji petik yang pertama dilakukan di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono dengan berkoordinasi bersama antara pihak Kelurahan Banaran, PK LKM “Melati”. 


Aris S melihat Peta Kel Banaran
Dilanjutkan dengan simulasi pengurangan kumuh. Dengan berpedoman data baseline, aplikasi perhitungan pengurangan kumuh (R0) awal, data survey lapang dan klarifikasi pihak-pihak terkait, kegiatan simulasi tersebut berjalan hingga menemukan skor pengurangan kumuh. Menjadi prioritas dan penentuan calon lokasi penerima BDI T.A. 2018 berada di RT. 02 / RW. 04, Kelurahan Banaran dengan rencana kegiatan paving dan drainase. Kegiatan yang dilakukan setelah simulasi tersebut adalah survey lapang. Antusias Pak Budi selaku RW. 04 terhadap Program KOTAKU sangat mendukung, dengan pengarahan beliau terhadap rencana kegiatan paving dan drainase serta rencana pemeliharaan dan rencana peningkatan lingkungan. Koordinasi yang dilakukan Ibu Trias Surya Dewi selaku Askot Infra Cluster Jombang dengan jajaran Fasilitator Kabupaten Nganjuk sangat terencana baik pada data yang ada dan kondisi lapang serta rencana kegiatan.

 TA SIM OSP 6 Aris S bermusyawarah dengan LKM GanungkidulUji petik selanjutnya dilakukan di Kelurahan Ganungkidul. Kegiatan yang dilakukan relatif sama dengan kegiatan uji petik di Kelurahan Banaran. Awalnya  melakukan koordinasi dengan  pihak Kelurahan yakni Pak Lurah Ganungkidul maupun jajaran LKM "Ekonomi Sejahtera" hal ini dilakukan untuk  menentukan calon lokasi penerima BDI  tahun 2018 yang terletak di RT. 04 / RW. 03. Koordinasi dan tanya jawab dilakukan dengan kegiatan survey lapang sebagai akhir dari kegiatan uji petik di Kelurahan Ganungkidul. Kegiatan uji petik yang terakhir dilakukan di Kelurahan Kartoharjo, dengan rapat pembahasan penentuan calon lokasi BDI tahun 2018 yang jatuh pada lokasi RT. 03 / RW. 02. Menjadi pilihan kegiatan pembangunan saluran drainase di wilayah penerima BDI tersebut. Tak kalah antusias keterlibatan berbagai pihak di Kelurahan Kartoharjo terhadap Program KOTAKU, ketika kegiatan survey lapang dilakukan. Penyelusuran survey lapang dalam uji petik pada sore itu didampingi seluruh tokoh di lingkungan tersebut, Pak Lurah Kartoharjo dan jajaran LKM “Karib Sejahtera” mendampingi kegiatan uji petik yang dilakukan oleh OSP 6 Propinsi Jawa Timur.

TA SIM ARIS S sharing dengan warga Kartoharjo
Diharapkan ada kesesuaian antara data dan lapang dalam kegiatan pengurangan kumuh untuk kesiapan pencairan & pemanfaatan Bantuan Dana Investasi (BDI)  tahun 2018, ujar Bapak. Aris Suprihanto selaku perwakilan OSP 6 Propinsi Jawa Timur dalam kegiatan uji petik tersebut. Pengurangan kumuh di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2017 masih dibawah 50% sehingga diperlukan kegiatan kolaborasi. Tujuan dari kegiatan kolaborasi pada Program KOTAKU, salah satunya membantu dalam pengurangan kumuh yang ada pada masing-masing wilayah. “Menjadi target pada tahun 2018 hingga 65% terhadap pengurangan kumuh di Kabupaten Nganjuk”, penyampaian Eka Putri A., selaku Fasilitator Urban Planner ditengah-tengah kegiatan uji petik pada ketiga kelurahan tersebut. Diharapkan antusias berbagai pihak tidak berhenti pada kegiatan uji petik tapi tetap berjalan hingga kegiatan terealisasi dan terkait pemeliharaan kegiatan.