Kamis, 04 Oktober 2018

DPRD NGANJUK SIAP ADVOKASI ANGGARAN PENUNTASAN KUMUH

PELATIHAN Peningkatan Kapasitas Masyarakat (KPM )Tingkat Kabupaten pada tanggal 29-30 September 2018 bertempat di Balai Kelurahan Begadung meilbatkan 150 peserta  dari unsur LKM, kepala desa atau lurah dan Camat berlangsung hikmat. PKM yang mendatangkan nara sumber dari Bappeda Muji Subayo, Supardi dari PPK , dan PMD Suprianto.  Anggota DPRD yang didapuk menjadi keynote speaker Tatit Heru Cahyono  Komisi III bidang anggaran menyampaikan bahwa program Kota Tanpa Kumuh harus disuppor
t. Ia menyampaikan, dirinya yang saat ini menjadi anggota DPRD dan berada di komisi III, siap bermitra dengan Bappeda dan Perkim  sebagai leading sektor dari program KOTAKU akan mengadvokasi di legislatif terutama yang berkaitan dengan anggaran penuntasan kumuh.
Sesuai SK kumuh Bupati Nganjuk Nomor  188/84/K/411.013/2015 luasan kumuh 12.8 ha yang tersebar di tiga Kecamatan Kertosono, Nganjuk dan Bagor sementara luasan kumuh pengembangan dan permukiman (Bangkim) 35.58 ha. Pada tahun 2017, Program Kotaku melalui  Bantuan Dana Investasi (BDI) sebesar 500.000.000 di Kelurahan Banaran mampu mengurangi luasan kumuh merujuk simulasi  kegiatan BDI tahun 2018 16.85 ha, pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pada tahun 2019 pengurangan kumuh seluas 31.53 ha
Sementara dari Bappeda yang disampaikan oleh Muji Subagyo tentang peran pemerintah sebagai Nahkoda mengatakan bahwa secara konsep  kewenangan dan peran pemerintah daerah sangat besar untuk mendukung pengurangan luasan kumuh. Di kabupaten nganjuk, ada 48.38 ha luasan kumuh yang harus menjadi 0% pada tahun 2019 sebagaimana mandat dari peraturan Presiden No 2 tahun 2015. Dalam perencanaan skala kota Kabupaten Nganjuk pada tahun 2017 sudah menganggarkan dana 50 juta untuk membuat dokomen Rencana Peningkatan dan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) meskipun harus disempurnakan. Tetapi prinsipnya pemerintah Kabupaten Nganjuk akan all out untuk menuntaskan kumuh menjad 0% pada tahun 2019
 Melengkapi materi yang disampaikan oleh Bappeda, Supardi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan bahwa untuk  menuntaskan luasan kumuh sebagaimana estimasi kegiatan yang tertuang dalam Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kabupaten Nganjuk membutuhkan dana Rp. 12.612.785, sementara tahun ini Kabupaten Nganjuk masih mengusulkan 5 Miliar untuk akselerasi pengurangan  kumuh. Oleh karena itu, perlu partisipasi dari semua pihak agar penuntasan kumuh bisa tuntas di tahun 2019, sebelum menutup materi yang disampaikan, Supardi berpesan bahwa pihak kelurahan, Desa dan LKM untuk meningkatkan partisipasinya dalam rangka menciptakan Nganjuk bebas kumuh,sebelum acara PKM diakhiri, semua peserta melakukan tanda tangan komunike bersama pengurangan kumuh di atas banner yang disediakan oleh panitia [ASA]




Senin, 24 September 2018

KEBERLANJUTAN KOLABORASI KOTAKU DENGAN DISPERINDAG KABUPATEN NGANJUK

Tak hanya berhenti pada satu atau dua program kolaborasi antara pihak Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG). Saat  ini kolaborasi dilakukan melalui peningkatan kualitas produk unggulan usaha masyarakat dengan mengadakan pelatihan pengemasan yang diadakan oleh pihak Disperindag Kabupaten Nganjuk. Pihak Disperindag menggandeng KOTAKU dalam memfasilitasi pelatihan pengemasan produk usaha masyarakat dalam bentuk Bimtek Pengemasan Produk IKM Makanan, Minuman Di Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk. Berbagai macam hasil produk usaha makanan dan minuman ditampilkan dalam kegiatan tersebut
Pelatihan pengemasan yang diselenggarakan pihak Disperindag ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut yaitu hari Kamis dan Jumat pada tanggal 20-21 September 2018. Pelatihan ini memfasilitasi peningkatan produk usaha kelompok kecil dan menengah berupa peningkatan kualitas kemasan produk mereka. Pelatihan ini memfasilitasi 40 orang yang mempunyai produk makanan dan minuman.Salah satu narasumbernya adalah Ibu Yunita Wahyono (Ibu Yuni, panggilan akrab beliau).
Beliau adalah pengusaha camilan aneka produk dari bahan jagung, mulai dari emping jagung, coklat jagung, es krim jagung dan masih banyak olahan dari bahan jagung lainnya. Produk beliau sudah menjalar sampai ke nusantara bahkan sampai ke luar negeri. Beliau menyampaikan produk walaupun dengan rasa yang enak tapi tanpa kemasan yang bagus masih menjadi kendala dalam pemasaran. Berbagai macam bentuk kemasan haruslah dapat menempatkan pada pasaran yang ada, ujar Bu Yuni.
Dalam pelatihan ini, KOTAKU ikut berpartisipasi melalui binaan yang muncul dari embrio kegiatan Pengembangan Penghidupan Berbasis Masyarakat (P2BM). Walaupun dalam kegiatan P2BM ini dilakukan secara berkelompok namun secara sistematis dalam pembagian tugas atau pekerjaan, diberikan tanggung jawab masing-masing, baik dari segi bahan baku, pembuatan, pengemasan bahkan pemasaran. Untuk itu masing-masing kelompok mengirimkan 1 (satu) anggotanya mengikuti pelatihan berdasarkan spesifikasi tugas atau pekerjaan dalam usaha kelompok tersebut.
Ada sekitar 4 orang binaan KOTAKU yang berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan pengemasan tersebut. Kuota yang masih minim ini menjadikan wacana untuk terus berkolaborasi antara KOTAKU dan Disperindag guna memfasilitasi masyarakat khusunya untuk kalangan usaha kecil dan menengah.
Diharapkan dengan adanya kegiatan kolaborasi ini dapat menggali masalah dan potensi yang ada di setiap Desa/ Kelurahan, khususnya yang ada diwilayah Kabupaten Nganjuk sehingga dapat menjawab kebutuhan pada tiap-tiap wilayah dengan tujuan meningkatkan pendapatan MBR (“Masyarakat  Berpenghasilan Rendah” dalam istilah Program KOTAKU) dengan memfasilitasi berbagai kegiatan yang terkait. Dengan memunculkan embrio KSM P2BM yang sudah ada, dimaksudkan dapat melahirkan KSM P2BM lainnya dengan berbagai macam produk unggulan lainnya sehingga setidaknya dapat mengurangi tingkat kekumuhan di masyarakat dengan meningkatkan pendapatan mereka.
Pelibatan banyak pihak dalam penanganan kumuh memang diperlukan karena permasalahan kumuh mencakup berbagai kompenen dalam setiap waktu sehingga kegiatan kolaborasi memang diperlukan karena kolaborasi harga mati.

Jumat, 17 Agustus 2018

Sosialisasi BDI di Kelurahan Kedondong
Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh  (KOTAKU) kali ini masuk pada tahapan sosialisasi BDI T.A. 2018 Tingkat Kelurahan. Kegiatan ini diawali di Kelurahan Kedondong. Pada tahapan ini, LKM “Rukun Jaya”, Kelurahan Kedondong mengadakan kegiatan sosialisasi pada hari Selasa (14/8/18) bertempat di Kantor Pertemuan Kelurahan Kedondong. Acara sosialisasi dimulai pukul 09.00 WIB yang dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supardi SE dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman  dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Nganjuk, Asisten Kota Mandiri (Asman) Abdus Salam Kabupaten Nganjuk, Erfin Kepala Kelurahan Kedondong, dan pimpinan kolektif LKM “Rukun Jaya”.

Sosialisasi ini disampaikan ke warga Kelurahan Kedondong khususnya warga wilayah penerima Bantuan Dana Investasi (BDI) yaitu RW. 002 Kelurahan Kedondong.  Pembukaan dilakukan oleh Kepala Kelurahan Kedondong. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan BDI T.A. 2018 yang diterima Kelurahan Kedondong dalam Kota Tanpa Kumuh Program (KOTAKU).  Pak Lurah menyampaikan pentingnya swadaya masyarakat untuk berkontribusi dalam Program KOTAKU. Terkait dalam kegiatan penyediaan motor sampah yang difasilitasi kegiatan BDI T.A. 2018, swadaya yang dapat diberikan berupa penyediaan tempat sampah untuk lingkungan yang difasilitasi pihak Kelurahan Kedondong dan Pak Lurah menyampaikan ke warga ikut berkontribusi dalam hal kerja bakti, baik tenaga maupun konsumsi ataupun lainnya untuk kegiatan pavingisasi dan drainase. Disampaikan pula oleh Pak Erfin selaku Kepala Kelurahan Kedondong terkait kegiatan kemitraan yang diharapkan dalam Program KOTAKU dapat berjalan.
Sosialisasi tentang tahapan pemanfaatan BDI disampaikan oleh Supardi selaku PPK KOTAKU sekaligus sebagai Kepala Bidang Perumahan di Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Nganjuk. Supardi  menyampaikan bahwa, “kegiatan BDI T.A. 2018 bersifat swakelola bukan kontraktual. Diharapkan bulan November 2018, kegiatan lingkungan terkait BDI T.A. 2018 dapat selesai sehingga bulan Desember 2018, LPJ Kegiatan BDI T.A. 2018 Tahap 1 bisa selesai. Pembuatan rencana anggaran belanja (RAB)  terkait kegiatan lingkungan BDI T.A. 2018 diharapkan merupakan nilai RAB yang realistik dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sendiri, ujar Supardi. Pencairan dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar 70% senilai Rp. 105.000.000 dan tahap kedua  yaitu 30%.  Syarat pemanfaatan dana BDI T.A. 2018 antara lain telah dilakukan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (MP2K), telah melakukan pelatihan KSM dan Kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP), proposal yang sudah siap & pakta integritas (terkait penandatanganan . Sementara syarat pemanfaatan dana tahap 2 antara lain : review progres kontruksi tahap 1, hasil pelaksanaan dan dokumentasi LPD tahap 1, LPJ Lingkungan, sudah dibentuk KPP (Kelompok Pemanfaat & Pemelihara)”. Di sela-sela sosialisasi Supardi menegaskan bahwa untuk BDI tidak ada pemotongan dana apapun, jika memang ada pemotongan, bisa segera melaporkan. Karena kegiatan ini juiga akan dikawal pihak kejaksaan dan kepolisian.
Kesempatan berikutnya langsung diberikan sesi  tanya jawab untuk peserta sosialisasi yang hadir. Penanya pertama oleh Jarkasi selaku ketua RT, ia menanyakan terkait pekerjaan kegiatan BDI T.A. 2018, apakah boleh dikerjakan dari pihak luar lingkungan yang bukan sebagai menerima bantuan. Pertanyaan kedua dari Bpk. Jarkasi adalah apa arti swakelola dalam kegiatan BDI ini?. Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Supardi, bahwa “kegiatan lingkungan diusahakan dikerjakan oleh warga wilayah penerima dana BDI, kalau memang warga wilayah tersebut semuanya PNS atau pengusaha, baru dapat diambilkan dari pihak luar tapi bukan bersifat borongan. Dan ada kaitannya dengan arti swakelola yaitu suatu kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri”.
Pertanyaan kedua terlontar dari Maksum selaku Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat (PK LKM) “Rukun Jaya”. “Apakah pendataan baik dari Program LKM ataupun program lainnya terkait rehab rumah bisa terealisasi?”, tanya beliau. Pertanyaan tersebut dijawab juga oleh Supardi bahwa terkait pendataan rehab rumah yang belum terealisasi diakibatkan kebijakan birokrasi yang berubah. Hal tersebut terjawab juga dari sisipan sambutan dari  Abdus Salam, selaku Askot CDM Kabupaten Nganjuk, “terkait rehab rumah bisa terfasilitasi dari laba UPK Program LKM. Seperti tahun kemarin di Kelurahan Kedondong, yang mendapat bantuan rehab rumah adalah Bpk. Sakimo di RW. 02 Kelurahan Kedondong. Jadi tidak harus menunggu bantuan dari dinas semisal kegiatan pinjaman bergulir Program LKM dapat berjalan.
Mendekati penutupan sosialisasi BDI T.A. 2018, moderator acara sedikit berceletuk, “semoga Pak Lurah Kedondong yaitu Pak Erfin masih tetap bisa mengawal Kelurahan Kedondong sebagai Lurah karena beliau aktif dalam mendata dan mengusulkan usulan ke dinas-dinas. Kegiatan sosialisasi BDI ini diharapkan masyarakat tahu dan paham akan program ini. Kegiatan BDI ini diharapkan dapat mengurangi ataupun menuntaskan masalah kumuh di wilayah kelurahan masing-masing.( diyah)

Senin, 06 Agustus 2018