Minggu, 06 Mei 2018

MENEGUHKAN PEMDA SEBAGAI NAHKODA



Kita memahami bahkan menyadari,sentralisasi pembangunan menyisakan banyak masalah. Kesenjangan berbagai sektor antara pusat dan daerah menjadi fakta sejarah yang tidak bisa dielakkan. Potret buram pembangunan itulah melahirkan ikhtiar kolektif anak bangsa untuk mengakhirinya, sehingga tahun 1998 menjadi akhir dari paradigma pembangunan sentralistik dan bermuara terhadap diterapkannya otonomi daerah.
Sudah jamak dipahami, Orde Reformasi dinilai langkah efektif dan progresif dalam melahirkan UU No. 22 tahun 1999 sebagai entri poin dalam memasuki babak baru dalam system politik dan pemerintahan. Dinamika politik pembangunan yang berwajah sentralistik menjadi desentralistik menjadi tantangan tersendiri bahkan ujian dalam tata kelola pemerintahan. Aura optimisme publik menuju Indonesia semakin baik dari berbagai lini tidak bisa dibantah, sementara di sisi yang lain pesimispun mengemuka dan menguak kepermukaan publik. Hal ini terjadi lantaran aktor pembangunan dan elit politik rezim reformasi adalah produk lama yang masih menerapkan cara pandang lama dalam tata kelola pembangunan. Transformasi pembangunan hanya menjadi terma dan sebatas normativ yang kurang berimplikasi dalam perilaku elit politk.
Tentu sebagai bangsa yang tidak lelah belajar, maka upaya dalam melakukan pembenahan diberbagai sektor tidak mengenal kata berhenti.Dan pada gilirannya, UU No. 32 tahun 2004 lahir sebagai bukti untuk meberikan ruang dan kewenangan terhadap pemerintahan daerah dalam mengelola dan mengatur daerahnya agar mimpi kesejahteraan rakyat segera terwujud.Pun, tidak bisa ditampik bahwa munculnya UU No.23 tahun 2014 sebagai ijtihad politik pemerintah untuk mempercepat kemakmuran rakyat. Rakyat bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kehidupan dan penghidupan yang layak diberbagai akses sebagai kebutuhan dasar rakyat bisa dipenuhi oleh pemerintah.
Menjadi keniscayaan bahwa pemerintah daerah menjadi lokomotif perubahan, kewenangan yang begitu besar dan mandate politik desentralistik menjadi panggung bagi pemerintahan daerah untuk menggarap daerahnya semakin baik. Tentu,tak hanya dimonopoli oleh pemerintah untukmemajukan daerah. Peran swasta dan masyarakat sipil menjadi mitra yang tidak bisa dinafikan, keberadaanya mutlak diperlukan. Pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan pihak swasta,maka akselerasi pembangunan akan mengalami banyak kendala. Ketiga elemen itu menjadi satu kesatuan dalam memajukan pembangunan di daerah
Cita-cita Presiden yang tertuang dalam Nawacita poin 5 dan secara regulative termaktub dalam RPJMN mengenai 100-0-100 menjadi proyeksi utama agar tuntas pada tahun 2019.Secara operasional bahkan regulasi pemerintah daerah menjadikan program KOTAKU menjadi matra gerakan dan program kolaboratif agar seluruh program pembangunan yang senafas dengan 100-0-100 bersenyawa dengan KOTAKU. Tentu hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah.
Menjadi tantangan bagi pemerintah daerah agar program KOTAKU menjadi tenda kolaborasi dalam melakukan inovasi dan kreasi agar UU No.1 tahun 2011, permen PU PUR No. 2 tahun 2016, SE.DirjenNo.40 tidak hanya menjadi pepesan kosong.Peran pemerintah daerah untuk menterjemahkan berbagai regulasi di atasnya mampu secara teksnis dan operasional dilakukan di daerah. Sehingga KOTAKU sebagai program kolaboratif dalam menuntaskan kumuh benar terwjudadanya.
Olehkarenaitu, pemerintah daerah dalam memainkan peran dan kewenangannya dalam program KOTAKU akan tampak secara jelas dan tegas manakala pemerintah daerah tidak hanya menyiapkan anggaran dalam mensuport KOTAKU, tetapi regulasi seperti peraturan daerah, peraturan Bupati atau Wali Kota menjadi bukti otentik bahwa pemerintah daerah secara serius dan meneguhkan diri agar program KOTAKU sebagai program kolaborasi bisa bersinergi dengan berbagai multi staksholders dalam rangka menuntaskan 100-0-100 bisa tuntas pada tahun 2019. Semoga pemerintah daerah sebagai nahkoda tidak hanya menjadi diskursus semu yang jauh panggang dari api.[]