Kamis, 04 Oktober 2018

DPRD NGANJUK SIAP ADVOKASI ANGGARAN PENUNTASAN KUMUH


PELATIHAN Peningkatan Kapasitas Masyarakat (KPM )Tingkat Kabupaten pada tanggal 29-30 September 2018 bertempat di Balai Kelurahan Begadung meilbatkan 150 peserta  dari unsur LKM, kepala desa atau lurah dan Camat berlangsung hikmat. PKM yang mendatangkan nara sumber dari Bappeda Muji Subayo, Supardi dari PPK , dan PMD Suprianto.  Anggota DPRD yang didapuk menjadi keynote speaker Tatit Heru Cahyono  Komisi III bidang anggaran menyampaikan bahwa program Kota Tanpa Kumuh harus disuppor
t. Ia menyampaikan, dirinya yang saat ini menjadi anggota DPRD dan berada di komisi III, siap bermitra dengan Bappeda dan Perkim  sebagai leading sektor dari program KOTAKU akan mengadvokasi di legislatif terutama yang berkaitan dengan anggaran penuntasan kumuh.
Sesuai SK kumuh Bupati Nganjuk Nomor  188/84/K/411.013/2015 luasan kumuh 12.8 ha yang tersebar di tiga Kecamatan Kertosono, Nganjuk dan Bagor sementara luasan kumuh pengembangan dan permukiman (Bangkim) 35.58 ha. Pada tahun 2017, Program Kotaku melalui  Bantuan Dana Investasi (BDI) sebesar 500.000.000 di Kelurahan Banaran mampu mengurangi luasan kumuh merujuk simulasi  kegiatan BDI tahun 2018 16.85 ha, pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pada tahun 2019 pengurangan kumuh seluas 31.53 ha
Sementara dari Bappeda yang disampaikan oleh Muji Subagyo tentang peran pemerintah sebagai Nahkoda mengatakan bahwa secara konsep  kewenangan dan peran pemerintah daerah sangat besar untuk mendukung pengurangan luasan kumuh. Di kabupaten nganjuk, ada 48.38 ha luasan kumuh yang harus menjadi 0% pada tahun 2019 sebagaimana mandat dari peraturan Presiden No 2 tahun 2015. Dalam perencanaan skala kota Kabupaten Nganjuk pada tahun 2017 sudah menganggarkan dana 50 juta untuk membuat dokomen Rencana Peningkatan dan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) meskipun harus disempurnakan. Tetapi prinsipnya pemerintah Kabupaten Nganjuk akan all out untuk menuntaskan kumuh menjad 0% pada tahun 2019
 Melengkapi materi yang disampaikan oleh Bappeda, Supardi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan bahwa untuk  menuntaskan luasan kumuh sebagaimana estimasi kegiatan yang tertuang dalam Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kabupaten Nganjuk membutuhkan dana Rp. 12.612.785, sementara tahun ini Kabupaten Nganjuk masih mengusulkan 5 Miliar untuk akselerasi pengurangan  kumuh. Oleh karena itu, perlu partisipasi dari semua pihak agar penuntasan kumuh bisa tuntas di tahun 2019, sebelum menutup materi yang disampaikan, Supardi berpesan bahwa pihak kelurahan, Desa dan LKM untuk meningkatkan partisipasinya dalam rangka menciptakan Nganjuk bebas kumuh,sebelum acara PKM diakhiri, semua peserta melakukan tanda tangan komunike bersama pengurangan kumuh di atas banner yang disediakan oleh panitia [ASA]