Tanggapan atas Tulisan Ilyasin Yusuf tentang "Bekerja Tanpa Bayaran"


Paradigma pembangunan baru berprinsip menekankan keterlibatan masyarakat secara langsung sebagai bentuk pembangunan secara Buttom-up. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun demikian, keterlibatan masyarakat tidak boleh liar, sehingga perlu pendamping atau fasilitator untuk mengarahkan agar sesuai dengan koridor SOP. Konsep pembangunan berbasis Community empowerment ini sebenarnya bentuk perencanaan sosial dengan tujuan perubahan sosial yang terencana dan terstruktur seperti sikap, perilaku, dan pola fikir kemandirian untuk mendukung pembanguan nasional dengan pendekatan people center approach atau participatory approach di era post modern. Gagasan inilah yang diimplementasikan pemerintah melalui program-program pemberdayaan seperti Program PNPM/KOTAKU. Pada era reformasi, program pemberdayaan masyarakat mulai digalakkan, hingga merekrut ribuan fasilitator pendamping program yang bertugas memfasilitasi masyarakat. Fasilitator pendamping Program termasuk salah satu kategori pekerja sosial. Banyak program pemerintah yang melibatkan ribuan Fasilitator di antaranya, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pendamping Desa, PAMSIMAS, BPWS, PKH, PLPBK, dll. Program pemberdayaan perlu dikaji ulang yang lebih mendalam. Sebagai evaluasi bersama, ada ketidakseimbangan dalam program pemderdayaan yang sudah berjalan. Satu sisi, keberhasilan program pemberdayaan mampu mewujudkan pola pembangunan berbasis masyarakat. Tentu, Fasilitator sebagai ujung tombak keberhasilan di lapang. Mereka harus totalitas mendampingi masyarakat tanpa double job. Tetapi disini lain, akan muncul masalah baru dengan ketidakberdayaan Fasilitator, jika kebutuhan hidup hanya bergantung pada Program. Pasalnya, mereka harus mencari pekerjaan lain, jika tidak lagi di Program. Memang, itu adalah resiko yang harus mereka tanggung. Karena, sifat Program ada masanya.Tetapi, ini harus menjadi kajian makro oleh Pemerintah. Sehingga, Agen pemberdayaan yang mengawal Program pemberdayaan juga bisa berdaya dan tidak menambah jumlah pengangguran jika sudah putus kontrak dengan Program.Saya memahami apa yang dirasakan oleh kawan-kawan pendamping KOTAKU yang masih bergabung dalam Program atau pun tidak, karena pengurangan Personil yang cukup banyak di awal tahun 2019 kemarin memiliki dampak yang signifikan. Bagi mereka yang masih di Program, mereka harus memfasilitasi sejumlah Desa/Kelurahan dengan sumberdaya yg minimalis. Katakanlah di Kota Surabaya, satu Tim Fasilitator yang berjumlah 5 orang harus memfasilitasi 154 Kelurahan. Lain lagi di kota Sidoarjo yang harus memfasilitasi 200an Kelurahan, atau kota-kota besar lain yang memiliki ratusan kelurahan dampingan.Keluhan yang dilontarkan saudara Ilyasin Yusuf dan kawan-kawan fasilitatornya di media beberapa hari yang lalu merupakan bentuk kegalauan atas tindakan apa yang harus mereka lakukan dan kita harus memahami posisi mereka. Karena, mereka membutuhkan operasional yang cukup untuk mobilitas yang tinggi dengan mendampingi 154 Kelurahan.Tetapi, perlu diketahui juga, penggajian melalui anggaran Negara juga membutuhkan proses yang tidak mudah, harus jeli dan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Ketelitian administrasi oleh pihak yang berwenang juga menjadi tuntutan pekerjaan mereka. Karena mereka memegang amanah sebagai pelayanan publik.Hal demikian tidak ada yang harus disalahkan. Karena, ini adalah serangkaian proses yang harus dilakukan dengan kondisi tertentu. Namun, tetap harus menjadi perhatian dan evalusi bersama bahwa, Program KOTAKU dan program-program peberdayaan lainnya harus menjadi bagian dari solusi yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah.Afdolu NasikinAskot KK Jombang