MENDORONG UPK PROFESIONAL MENGELOLA DANA BERGULIR

Saat android pertama kali hadir tahun 2008, petinggi Nokia mengejeknya sebagai semut kecil yang mudah digilas. Tren anak kampus doang. Begitu komen Yahoo saat Facebook muncul.Ketika Canon mengeluarkan kamera digital, Kodak mati-matian membela kamera analognya.

Sejarah kelam di atas sepertinya cocok untuk menggambarkan nasib UPK saat ini. Hidup segan mati pun tak mau. Dana dari pemerintah yang jumlahnya triliunan lenyap seketika karena salah dalam mengelola dana UPK tidak profesional. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, kenapa ekonomi bergulir yang dikelola oleh UPK  rata-rata macet?

Tentu kita tidak bisa saling menyalahkan. Semua punya peran masing masing, baik UPK, LKM, Perangkat desa maupun Fasilitator mempunyai tugas dan fungsi yang saling berkaitan untuk menjamin UPK berjalan lancar. Salah satu faktor yang menurut penulis sangat berpengaruh dalam kemacetan UPK yaitu terlalu lambat untuk berubah.  Sebenarnya banyak kebijakan-kebijakan yang membuat UPK lambat untuk berubah.

Kita bisa membandingkan dengan lembaga keuangan lain misalnya  Bank, BPR, Koperasi, Bank Titil. Selanjutnya akan saya sebut kompetitor saja. mereka adalah kompetitor UPK secara langsung. Mereka menerapkan bunga yang fluktuatif. Tergantung suku bunga acuan dan tingkat inflasi sehingga mereka mempunyai nilai lebih daripada UPK, Sementara UPK bunganya dari dulu tidak mengalami perubahan.

Menjadi renungan bersama ketika musim Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) masyarakat  meminjam uang di UPK, mereka sadar bahwa uang tersebut adalah milik negara dan ada kewajiban untuk dikembalikan. Roda zaman sudah berubah. Sekarang masyarakat sudah tahu bahwa uang negara tidak dikembalikan juga gak apa-apa, alas an masyarakat adalah karena dana UPK yang dipinjam dari UPK tidak ada petugas secara tegas yang menagih.

Tampaknya fenomena di atas menghinggapi pemahaman masyarakat sekarang, bahwa uang negara adalah uang hibah yang tidak perlu dikembalikan.

 Hal ini berbeda dengan kompetitor sadar bahwa dengan tidak adanya jaminan makan tidak akan ada ikatan dengan debitur, sehingga mereka menerapkan jaminan untuk pinjaman. Bisa berupa KTP, BPKB, atau surat berharga lainnya.Dengan adanya jaminan, saya yakin UPK bisa bergerak lebih jauh lagi dan kemungkinan mendapatkan profit akan lebih mudah. Jaminan kepercayaan antara peminjam dalam hal ini masyarakat miskin (PS 2) di satu sisi sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong agar masyarakat seger pulih dari penyakit kemiskinan, tetapi di sisi lain, masyarakat miskin menilai bahwa meminjam uang UPK sebagai hibah Negara tak perlu dikembalikan

Ketika penulis masih bekerja di bidang perbankan. Sedikit banyak, penulis tahu peraturan tentang perbankan. Banyak sekali peraturan yang bisa diterapkan pada UPK. Pertama adalah untuk jatuh tempo keterlambatan mendapatkan mendapatkan denda 0.5% per hari, model seperti ini bisa saja diterapkan  UPK. Meskipun mekanisme ini sangat memberatkan bagi masyarakat miskin, tapi kalau belum melaksanakan dan menerapkannya kita tidak akan tahu seperti apa  nasip UPK dan ekonomi bergulir ke depan  Kedua, untuk jatuh tempo keterlambatan setidaknya H+5 dari jatuh tempo kita sudah harus mengingatkan peminjam bahwa sudah waktunya untuk membayar jangan dibiarkan. apalagi sudah berbulan bulan. Bahkan ada yang lupa angsuran perbulannya berapa

Munculnya prinsip tanggung renteng, proposal pengajuan pinjaman menjadi salah satu sayarat KSM  untuk mendapat pinjama dari UPK, pertayaannya adalah kenapa harus meggunakan proposal? Dengan adanya jaminan dengan sendirinya telah mengikat peminjam dalam hal ini KSM. 

Realitas yang terjadi di lapang bahwa tanggung renteng, adanya kelompok sebagai media belajar orang miskin dalam mengelola uang pinjaman, serta menjadi media dalam meningkatkan proses belajar bersama dalam kelompok tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang terjadi berkelompok adalah munculnya saling curiga di dalam kelompok. Banyak kemacetan yang ditimbulkan karena KSM harus berkelompok. Salah satu yang umum adalah para anggota kelompok membayarkan angsuran kepada ketua. Sedangkan oleh ketua uang anggota tidak disetor kepada UPK.

Menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai fasilitator, apakah tetap bersikukuh meminjamkan dana ekonomi dengan konsekuensi dana ekonomi macet total atau dipijmkan ke masyarakat yang mampu meskipun itu keliru, tetapi masyarakat miskin juga  meminjam kepada UPK. Hal ini semata –mata agar dana UPK bisa lancar.  Salah satu dampingan kami yaitu desa petak sudah menerapkan hal ini. Tentu ini menyalahi SKIM pinjaman, tetapi hal ini dilakukan semata-mata untuk menyalamatkan UPK.

Saya membayangkan seumpama hal di atas dapat dilakukan. Maka saya yakin UPK akan bisa bernafas lebih panjang. Bisa jadi akan mendapatkan profit yang akan bisa menghidupkan para karyawannya.Dengan profit yang tinggi maka otomatis karyawannya akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Penagihan yang dilakukan UPK bersama Fasilitator sudah bagus dan terbukti progres untuk Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan tajam. Tapi kita butuh perubahan drastis agar UPK bisa terus bernafas. Trus pertanyaannya. Bisa tidak hal  di atas diterapkan pada UPK? Kalau pihak manajemen atau program maau melakukan perubahan  dan berinovasi tentu tidak ada yang mustahil.

Seandainya fasilitator boleh melakukan perubahan seperti di atas, maka lambat laun UPK akan mengalami kemajuan. Semoga tulisan ini menjadi spirit untuk melakukan perubahan dan inovasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Alan Deutschman dalam bukunya Change Or Die  atau ilmuwan Darwin, yang mengatakan bahwa kecerdasan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk melakukan adaptasi dengan perubahan. Jika UPK tidak mampu melakukan langkah-langkah perubahan dan inovasi, maka pelan tapi pasti UPK akan mati ditelan usia[]

Penulis adalah Fasilitator Sosial Tim 1.13 Kec. Bagor