Sosialisasi BDI di Kelurahan Kedondong

Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh  (KOTAKU) kali ini masuk pada tahapan sosialisasi BDI T.A. 2018 Tingkat Kelurahan. Kegiatan ini diawali di Kelurahan Kedondong. Pada tahapan ini, LKM “Rukun Jaya”, Kelurahan Kedondong mengadakan kegiatan sosialisasi pada hari Selasa (14/8/18) bertempat di Kantor Pertemuan Kelurahan Kedondong. Acara sosialisasi dimulai pukul 09.00 WIB yang dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supardi SE dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman  dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Nganjuk, Asisten Kota Mandiri (Asman) Abdus Salam Kabupaten Nganjuk, Erfin Kepala Kelurahan Kedondong, dan pimpinan kolektif LKM “Rukun Jaya”.

Sosialisasi ini disampaikan ke warga Kelurahan Kedondong khususnya warga wilayah penerima Bantuan Dana Investasi (BDI) yaitu RW. 002 Kelurahan Kedondong.  Pembukaan dilakukan oleh Kepala Kelurahan Kedondong. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan BDI T.A. 2018 yang diterima Kelurahan Kedondong dalam Kota Tanpa Kumuh Program (KOTAKU).  Pak Lurah menyampaikan pentingnya swadaya masyarakat untuk berkontribusi dalam Program KOTAKU. Terkait dalam kegiatan penyediaan motor sampah yang difasilitasi kegiatan BDI T.A. 2018, swadaya yang dapat diberikan berupa penyediaan tempat sampah untuk lingkungan yang difasilitasi pihak Kelurahan Kedondong dan Pak Lurah menyampaikan ke warga ikut berkontribusi dalam hal kerja bakti, baik tenaga maupun konsumsi ataupun lainnya untuk kegiatan pavingisasi dan drainase. Disampaikan pula oleh Pak Erfin selaku Kepala Kelurahan Kedondong terkait kegiatan kemitraan yang diharapkan dalam Program KOTAKU dapat berjalan.

Sosialisasi tentang tahapan pemanfaatan BDI disampaikan oleh Supardi selaku PPK KOTAKU sekaligus sebagai Kepala Bidang Perumahan di Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Nganjuk. Supardi  menyampaikan bahwa, “kegiatan BDI T.A. 2018 bersifat swakelola bukan kontraktual. Diharapkan bulan November 2018, kegiatan lingkungan terkait BDI T.A. 2018 dapat selesai sehingga bulan Desember 2018, LPJ Kegiatan BDI T.A. 2018 Tahap 1 bisa selesai. Pembuatan rencana anggaran belanja (RAB)  terkait kegiatan lingkungan BDI T.A. 2018 diharapkan merupakan nilai RAB yang realistik dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sendiri, ujar Supardi. Pencairan dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar 70% senilai Rp. 105.000.000 dan tahap kedua  yaitu 30%.  Syarat pemanfaatan dana BDI T.A. 2018 antara lain telah dilakukan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (MP2K), telah melakukan pelatihan KSM dan Kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP), proposal yang sudah siap & pakta integritas (terkait penandatanganan . Sementara syarat pemanfaatan dana tahap 2 antara lain : review progres kontruksi tahap 1, hasil pelaksanaan dan dokumentasi LPD tahap 1, LPJ Lingkungan, sudah dibentuk KPP (Kelompok Pemanfaat & Pemelihara)”. Di sela-sela sosialisasi Supardi menegaskan bahwa untuk BDI tidak ada pemotongan dana apapun, jika memang ada pemotongan, bisa segera melaporkan. Karena kegiatan ini juiga akan dikawal pihak kejaksaan dan kepolisian.

Kesempatan berikutnya langsung diberikan sesi  tanya jawab untuk peserta sosialisasi yang hadir. Penanya pertama oleh Jarkasi selaku ketua RT, ia menanyakan terkait pekerjaan kegiatan BDI T.A. 2018, apakah boleh dikerjakan dari pihak luar lingkungan yang bukan sebagai menerima bantuan. Pertanyaan kedua dari Bpk. Jarkasi adalah apa arti swakelola dalam kegiatan BDI ini?. Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Supardi, bahwa “kegiatan lingkungan diusahakan dikerjakan oleh warga wilayah penerima dana BDI, kalau memang warga wilayah tersebut semuanya PNS atau pengusaha, baru dapat diambilkan dari pihak luar tapi bukan bersifat borongan. Dan ada kaitannya dengan arti swakelola yaitu suatu kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri”.

Pertanyaan kedua terlontar dari Maksum selaku Pimpinan Kolektif Lembaga Keswadayaan Masyarakat (PK LKM) “Rukun Jaya”. “Apakah pendataan baik dari Program LKM ataupun program lainnya terkait rehab rumah bisa terealisasi?”, tanya beliau. Pertanyaan tersebut dijawab juga oleh Supardi bahwa terkait pendataan rehab rumah yang belum terealisasi diakibatkan kebijakan birokrasi yang berubah. Hal tersebut terjawab juga dari sisipan sambutan dari  Abdus Salam, selaku Askot CDM Kabupaten Nganjuk, “terkait rehab rumah bisa terfasilitasi dari laba UPK Program LKM. Seperti tahun kemarin di Kelurahan Kedondong, yang mendapat bantuan rehab rumah adalah Bpk. Sakimo di RW. 02 Kelurahan Kedondong. Jadi tidak harus menunggu bantuan dari dinas semisal kegiatan pinjaman bergulir Program LKM dapat berjalan.

Mendekati penutupan sosialisasi BDI T.A. 2018, moderator acara sedikit berceletuk, “semoga Pak Lurah Kedondong yaitu Pak Erfin masih tetap bisa mengawal Kelurahan Kedondong sebagai Lurah karena beliau aktif dalam mendata dan mengusulkan usulan ke dinas-dinas. Kegiatan sosialisasi BDI ini diharapkan masyarakat tahu dan paham akan program ini. Kegiatan BDI ini diharapkan dapat mengurangi ataupun menuntaskan masalah kumuh di wilayah kelurahan masing-masing.( diyah)